Saat Konvensi Nasional Humas di Surabaya, Alwi dahlan mengungkapkan bahwa peristiwa praktik PR pertama di Indonesia terjadi pada tanggal 18 agustus 1945. saat itu, Presiden Soekarno memutuskan persidangan sembilan PPKI. Alasan penundaan tersebut karena Bung Karno ingin memberi penjelasan kepada pers mengenai pemilihan Presiden sebelum membahas perumusan Perancangan Undang-Undang Dasar (RUUD). Setelah itu, kegiatan PR mulai dilembagakan karena dilakukan lebih banyak untuk urusan organisasi (Onong, 1991; 12).
Selain pemerintahan, publik juga ikuti menerapkan konsep PR di dalam dinamika kehidupannya. Antara tahun 1950 hingga 1960, ada beberapa istilah berkaitan dengan PR yang sering terdengar, yaitu "penerangan", "propaganda", dan "agitasi". sekitar akhir tahun 1959 berdiri jurusan Publistik, Fakultas Pengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia. Pada akhir tahun 1960 muncul istilah "komunikasi pembangunan" dan "komunikasi penunjangan pembangunan". Di kalangan ABRI (sekarang TNI) sekitar tahun 1970 muncul istilah "ABRI Masuk Desa".
Presiden Soeharto sudah menerapkan aktivitas PR dengan baik, misalnya menyewa konsultan propesional. Kebijakan Soeharto tersebut memang seiring kesadaran pemerintah akan pentingnya akan menerapkan PR. Inscore Adcomuntuk kampanye PATA74. Selain itu, pemerintah juga pernah memampaatkan jasa konsultan Jhon Hopkins Population Communication pada awal kampanye Keluarga Berencana Lingkaran Biru dari BKKBN.
Lahir UU KIP tidak lepas dari konsepsi ideal tentang keterbukaan akses imformasi bagi publik. Keterbukaan informasi mencerminkan semangat demokrasi meski menuntut tanggung jawab yang tinggi. Harapannya, keterbukaan informasi mampu melahirkan governability, suatu fase di mana negara dapat memfungsikan dirinya secara efektif dan efisien tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip demokrasi. Pemerintah berasumsi, masyarakat berpartisipasi jika dapat mengakses informasi. Badan yang membidangi kelahiran UU KIP adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika.
